Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah BKPM

lembaga-pemerintah

Lembaga pemerintah BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) adalah sebuah lembaga yang penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah. Lembaga ini memiliki tugas untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pada tahun 2009, BKPM dikembalikan statusnya dan menjadi kementrian pada tahun 2009. Sehingga lembaga ini melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKPM memiliki sasaran untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri. Selain itu juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran.

Mengenai BKPM

BKPM sendiri memiliki beberapa fungsinya. Pertama adalah pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional. Lalu, lembaga ini juga bertugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal, pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal, penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha, pembuatan peta penanaman modal di Indonesia, dan koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal.

Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal juga menjadi fungsi dariĀ lembaga pemerintah yang satu ini. Begitu juga dengan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. BKPM juga harus memberikan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia serta pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Dua fungsi terakhir dari BKPM yaitu sebagai pemberi pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi-fungsi BKPM tersebut sangat erat kaitannya dengan tujuan utama dari lembaga ini, yakni untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah sedikit mengenai tugas dan fungsi dari lembaga pemerintah BKPM.